JAKARTA, Juangsumatera.com – Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menanggapi prajurit TNI yang dikerahkan untuk menjaga gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat. Dave menyebut pada prinsipnya penjagaan wilayah objek sipil seperti DPR berada di bawah koordinasi Polri.
Penempatan personel TNI di lingkungan gedung DPR RI tentu menjadi perhatian bersama, terutama dalam konteks menjaga stabilitas dan keamanan nasional.
Namun, perlu ditegaskan bahwa secara kelembagaan, pengamanan objek vital sipil seperti DPR RI pada prinsipnya berada di bawah koordinasi Polri, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kata Dave kepada wartawan, Minggu (21/9/2025) dan dikutip dari detiknews.
Ia menyoroti pernyataan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin yang menyebut pengerahan anggota TNI dilakukan sampai kondisi lebih kondusif atau sementara. Dave mengatakan hingga kini belum ada pembicaraan penjagaan TNI di DPR akan dipermanenkan atau tidak.
Terkait pernyataan Menhan bahwa penjagaan akan berlangsung hingga situasi lebih kondusif, saya memahaminya sebagai langkah sementara yang bersifat responsif terhadap dinamika keamanan belakangan ini.
Sampai saat ini, belum ada pembahasan resmi di internal DPR RI mengenai kemungkinan permanennya keterlibatan TNI dalam pengamanan Gedung DPR, ucap dia.
Legislator Golkar ini akan mencermati tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. Yang terpenting, kata Dave, jangan sampai penugasan itu bertentangan dengan fungsi serta peran masing-masing institusi.
“Komisi I DPR RI tentu akan mencermati perkembangan ini secara seksama, termasuk dari sisi tata kelola pertahanan dan hubungan sipil-militer. Prinsipnya, setiap kebijakan pengamanan harus proporsional, sesuai koridor hukum, dan tidak mengaburkan fungsi serta peran masing-masing institusi,” ujar Dave.
“Kami akan terus berkoordinasi lintas komisi dan lembaga terkait agar penanganan isu ini tetap berjalan dalam semangat demokrasi dan konstitusionalitas,” tambahnya.
Diketahui, kompleks gedung parlemen dijaga pasukan TNI usai terjadi sejumlah kericuhan menuai kritikan dari masyarakat sipil. TNI menekankan pasukannya berjaga di dalam kompleks gedung MPR/DPR/DPD ada dasar aturannya.
Berdasarkan catatan detikcom, Sabtu (20/9/2025), pasukan TNI masih menjaga kompleks gedung DPR hingga dua minggu setelah rentetan kericuhan terjadi di Jakarta. Menteri Pertahanan (Menhan), Sjafrie Sjamsoeddin, mengatakan pihaknya sudah menyetujui gedung DPR akan dijaga oleh personel TNI.
“TNI akan menjaga simbol kedaulatan negara di DPR, jadi saya sudah menyetujui dan Panglima (TNI) akan menindaklanjuti bersama para Kepala Staf (TNI) bahwa instalasi DPR akan dijaga oleh TNI,” kata Sjafrie seusai rapat kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (16/9).
Sjafrie kala itu mengatakan penjagaan TNI akan dilakukan sampai suasana lebih kondusif. Mantan Pangdam Jaya itu menilai, jika diperlukan, TNI akan berada di tengah masyarakat.
“Sampai dengan tadi katanya kondusif, lebih kondusif lagi. Ya, terserah penilaian situasi, kalau memang diperlukan kita harus ada di tengah-tengah rakyat,” ungkap dia. (dwr/idn/red)
