JAKARTA, Juangsumatera.com – Fraksi Partai Golkar MPR RI menyoroti alokasi anggaran pendidikan kedinasan yang dinilai terlalu besar dan diambil dari porsi anggaran pendidikan 20 persen APBN. Hal ini disampaikan dalam Sarasehan Nasional bertema ‘Merumuskan Kembali Anggaran Pendidikan Guna Mewujudkan Amanat Konstitusi Menuju Indonesia Emas 2045’ pada Jumat (8/8).
Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng, menyebut anggaran pendidikan tahun 2025 sebesar Rp 724 triliun, namun hanya Rp 91,4 triliun yang dialokasikan untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sementara itu, pendidikan kedinasan yang diikuti sekitar 13 ribu orang justru mendapat Rp 104 triliun.
“Tahun 2025, anggaran pendidikan kita Rp 724 triliun. Mungkin bisa dibuka ya. Rp 724 triliun, itu ke mana saja. Setelah saya melakukan searching, anggaran untuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi hanya Rp 91,4 triliun. Terus, ada anggaran kedinasan. Anggaran Rp 91,4 triliun itu digunakan untuk 64 juta siswa. Anggaran kedinasan untuk 13 ribu orang menggunakan Rp 104 triliun. Apa ini adil 64 juta orang, hanya dikasih Rp 91,4 triliun. 13 ribu orang, anggaran kedinasan Rp 104 triliun,” ujar Mekeng dalam keterangannya, Minggu (10/8/2025) dikutip dari detiknews.
Menanggapi hal itu, anggota MPR Fraksi Partai Golkar Hetifah Sjaifudian mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan tersebar di puluhan Kementerian dan lembaga.
“Sekarang kementerian apa yang benar-benar mengurus pendidikan. Ternyata bukan hanya Kementerian Pendidikan Dasar Menengah, bukan hanya Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi ada puluhan kementerian lembaga yang ternyata menggunakan dana pendidikan ini, bahkan juga ada pendidikan-pendidikan kedinasan,” katanya.
Hetifah menilai anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD harus dialokasikan ke pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Kalau anggaran pendidikan dan pendidikan kedinasan tidak dipisahkan maka pendidikan dasar, menengah, dan tinggi tidak akan maksimal.
“Hal ini akan dibahas dalam revisi UU Sisdiknas. Komisi X akan menindaklanjuti dalam bentuk revisi UU Sisdiknas, yang memang sudah berusia lebih dari dua dekade. Salah satunya mengatur tentang anggaran ini,” ujarnya.
Selain itu, Hetifah melanjutkan bahwa revisi UU Sisdiknas akan mendefinisikan kembali tentang anggaran pendidikan 20 persen dari mandatory spending di konstitusi baik di APBN maupun APBD.
“Kami juga ingin memastikan bahwa distribusi 20 persen anggaran pendidikan ini transparan dan sesuai peruntukannya, tepat guna, tepat sasaran, dan juga tepat waktu,” tegasnya.
Di sisi lain, Ketua Dewan Setara Institute Hendardi menilai pembagian anggaran pendidikan 20 persen dari APBN/APBD tidak adil karena Rp91,4 triliun dialokasikan untuk 64 juta siswa/mahasiswa, sedangkan Rp104 triliun untuk 13.000 peserta pendidikan kedinasan.
“Apalagi menurut undang-undang, pembiayaan pendidikan kedinasan tidak boleh mengambil anggaran pendidikan 20 persen itu,” ucapnya.
Selain itu, Hendardi menegaskan bahwa biaya pendidikan kedinasan yang diambil dari anggaran pendidikan 20 persen merupakan sebuah pelanggaran, malah cenderung bisa disebut sebagai pelanggaran hukum.
“Karena itu, ide dan gagasan Fraksi Partai Golkar MPR RI yang mempertanyakan anggaran pendidikan kedinasan yang diambil dari anggaran pendidikan 20 persen APBN ini perlu kita dukung. Fraksi Partai Golkar MPR juga akan membuat surat kepada pemerintah, dan Presiden,” katanya.
Menurut Hendardi, apabila ada ide dan gagasan dari masyarakat atau publik untuk mengajukan gugatan terhadap persoalan itu juga merupakan sesuatu yang wajar. Misalnya, melakukan gugatan adanya pelanggaran hukum karena distribusi anggaran pendidikan yang tidak dilakukan secara benar.
Hendardi juga mengambil contoh TNI dan Polri yang melakukan pembiayaan pendidikan kedinasan secara mandiri karena tidak mengambil anggaran pendidikan 20 persen tapi dibiayai dari institusinya.
“Itu yang harus dilakukan. Jadi, jangan seolah-olah ada yang mendapatkan privilege, sudah mendapatkan sekolah, kemudian juga tempat bekerja. Ini tidak adil,” pungkasnya. (akn/ega/red)
