JAKARTA, Juangsumatera.com – Badan Antikorupsi Ukraina mengungkap skema korupsi besar dalam pengadaan drone militer, hanya dua hari setelah parlemen memulihkan independensi lembaga tersebut.
Skandal ini melibatkan kontrak pengadaan alat militer yang digelembungkan dan dugaan suap hingga 30% dari nilai kontrak.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis Sabtu (2/8/2025), Biro Antikorupsi Nasional Ukraina (NABU) dan Kejaksaan Khusus Antikorupsi (SAPO) menyebut sejumlah pejabat terlibat, termasuk seorang anggota parlemen, pejabat kota dan distrik, serta personel Garda Nasional. Empat orang telah ditangkap sejauh ini.
“Inti dari skema ini adalah menyelesaikan kontrak negara dengan perusahaan pemasok dengan harga yang sengaja digelembungkan,” ungkap NABU dan SAPO dalam pernyataan resminya di media sosial, seperti dikutip Associated Press (AP News), Senin (4/8/2025) dan dilansir dari CNBC Indonesia.
Kementerian Dalam Negeri Ukraina juga mengonfirmasi bahwa personel Garda Nasional yang terlibat dalam kasus ini telah dicopot dari jabatannya.
Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengecam keras kasus ini dalam pidato malamnya. Ia menyebut praktik korupsi tersebut benar-benar tidak bermoral, apalagi dilakukan dalam konteks perang dan terkait sistem pertahanan krusial seperti drone FPV dan perangkat peperangan elektronik.
“Sayangnya, skema ini melibatkan pengadaan sistem peperangan elektronik dan drone FPV. Harus ada akuntabilitas penuh dan adil,” tegas Zelensky dalam video yang diunggah ke platform X.
Zelensky juga menekankan, pentingnya lembaga antikorupsi beroperasi secara independen. Ia menyatakan bahwa UU yang baru disahkan menjamin otoritas penuh bagi lembaga tersebut untuk memerangi korupsi tanpa intervensi.
Skandal ini terkuak hanya dua hari setelah parlemen Ukraina meloloskan RUU yang memulihkan kemerdekaan NABU dan SAPO. RUU tersebut diajukan oleh Zelensky untuk membatalkan langkah sebelumnya yang menempatkan kedua lembaga itu di bawah pengawasan Jaksa Agung, di mana langkah tersebut sempat menuai protes publik, kritik Uni Eropa, serta kecaman dari kelompok hak asasi internasional. (tfa/tfa/red)
