GAZA CITY, Juangsumatera.com – Hamas telah menegaskan tidak akan setuju untuk melucuti senjata kecuali negara Palestina yang berdaulat didirikan. Hal itu merupakan tanggapan atas salah satu tuntutan utama Israel dalam perundingan gencatan senjata di Gaza.
Dilansir BBC, Minggu (3/8/2025) dan dikutip dari detiknews, kelompok bersenjata Palestina tersebut mengatakan mereka menanggapi pernyataan yang dikaitkan dengan utusan Timur Tengah Presiden AS Donald Trump, Steve Witkoff, bahwa Hamas telah ‘menyatakan kesediaannya’ untuk meletakkan senjata.
Israel menganggap perlucutan senjata Hamas sebagai salah satu dari beberapa syarat utama bagi kesepakatan apa pun untuk mengakhiri konflik. Negosiasi tidak langsung antara Israel dan Hamas untuk mengamankan gencatan senjata dan pembebasan sandera terhenti pekan lalu.
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah Arab telah mendesak Hamas untuk melucuti senjata dan menyerahkan kendali atas Gaza. Desakan itu muncul setelah sejumlah negara Barat, termasuk Prancis dan Kanada, mengumumkan rencana untuk mengakui negara Palestina. Inggris mengatakan akan melakukannya jika Israel tidak memenuhi persyaratan tertentu pada bulan September.
Hamas yang dianggap kelompok teror terlarang di AS, Inggris, dan Uni Eropa menyatakan mereka tidak dapat melepaskan haknya untuk melakukan perlawanan dan persenjataannya kecuali negara Palestina yang merdeka dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya didirikan.
Letnan Jenderal Eyal Zamir dari Pasukan Pertahanan Israel (IDF) memperingatkan pertempuran di Gaza tidak akan berhenti jika negosiasi pembebasan sandera yang ditawan oleh Hamas gagal. Keluarga sandera, Evyatar David, mengeluarkan pernyataan setelah Hamas merilis video yang memperlihatkan sandera itu bertelanjang dada dan kurus kering di sebuah terowongan remang-remang.
Mereka menuduh Hamas membuatnya kelaparan sebagai bagian dari kampanye propaganda dan meminta pemerintah Israel dan Amerika Serikat untuk melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkannya.
Witkoff telah mengunjungi Israel sementara pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menghadapi tekanan yang semakin besar atas memburuknya kondisi kemanusiaan di Gaza.
Badan-badan PBB telah memperingatkan adanya kelaparan massal akibat ulah Israel di Gaza. Israel selama ini mengendalikan masuknya pasokan makanan ke Gaza. Israel bersikeras tidak ada pembatasan pengiriman bantuan dan tidak ada kelaparan.
Angka terbaru dari Perserikatan Bangsa-Bangsa menyebutkan setidaknya 1.373 warga Palestina telah tewas saat mencari makanan sejak akhir Mei. Mayoritas korban tewas dibunuh oleh militer Israel di dekat lokasi distribusi Yayasan Kemanusiaan Gaza (GHF) yang didukung Israel dan AS. (haf/imk/red)
